Guru Mangkir, Sekolah Terancam Lumpuh: Wabup Roi Palunga Minta BPK Periksa SD di Teluk Ampimoi

RUANGINFORMASISUARATIMUR.COM, SERUI — Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roi Palunga, menyoroti keras persoalan ketidakhadiran guru di sejumlah sekolah di Distrik Teluk Ampimoi. Ia meminta Dinas Pendidikan segera turun tangan dan mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan terhadap sekolah-sekolah di wilayah tersebut. Sorotan itu disampaikan Roi Palunga saat menjadi Pembina Apel Gabungan ASN Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, Senin (31/8/2026).

Roi menegaskan, persoalan guru yang tidak menjalankan tugas di Teluk Ampimoi bukan persoalan baru. Bahkan, masalah tersebut menurutnya telah disampaikan sejak tahun sebelumnya, namun hingga kini masih terjadi.

“Terlalu rumit, terlalu banyak masalah terkait dengan guru-guru yang malas masuk mengajar. Tahun lalu saya sudah sampaikan bahwa guru-guru di Teluk Ampimoi banyak yang tidak datang,” tegas Roi.

Baca Juga

Kapolres Yapen Salurkan Seragam Sekolah dan Sembako dalam Bakti Sosial HUT Lantas ke-71

Ia mengungkapkan, pemerintah daerah sebelumnya telah mengambil langkah dengan menghentikan pembayaran gaji terhadap guru yang tidak menjalankan tugas. Namun, langkah tersebut dinilai belum mampu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.

Lebih serius lagi, berdasarkan laporan yang diterima Wabup, terdapat kepala sekolah yang disebut tidak berada di tempat tugas, sementara sejumlah guru juga tidak aktif melaksanakan kewajibannya.

Kondisi tersebut bahkan membuat masyarakat dan orang tua murid meminta agar seorang guru PPPK tetap mengajar. Pasalnya, apabila guru tersebut tidak hadir, proses belajar mengajar di sekolah tersebut terancam tidak berjalan.

“Orang tua dan masyarakat meminta satu guru PPPK tetap mengajar, karena kalau tidak, tidak ada lagi yang mengajar di SD itu,” ungkapnya.

Roi menilai kondisi ini sangat memprihatinkan karena menyangkut langsung masa depan anak-anak di wilayah terpencil.

“Kita jangan bikin hancur masa depan anak-anak kita,” tegasnya.

Roi juga meminta pemeriksaan BPK terhadap sejumlah sekolah di Yapen tidak hanya melihat aspek administrasi, tetapi juga dapat menjadi momentum untuk mengungkap kondisi penyelenggaraan pendidikan di lapangan.

“Kebetulan BPK ada turun periksa khusus sekolah-sekolah ini. Tolong diperiksa. Kita harus tegas demi masa depan anak-anak kita,” ujarnya.

Ia meminta Dinas Pendidikan melakukan pengawasan secara langsung dan tidak hanya mengandalkan laporan dari dalam kantor.

Pejabat dan staf yang menangani pendidikan tingkat SD, SMP hingga SMA diminta turun ke kampung-kampung untuk memastikan kondisi sekolah, keberadaan kepala sekolah, serta kehadiran guru.

Roi bahkan mendorong dilakukannya inspeksi mendadak (sidak) ke sekolah-sekolah di wilayah terpencil.

“Kalau kita duduk di kota terus, nanti kita tidak bisa tahu apa yang terjadi. Kabid SD, SMP, SMA dan sejumlah staf yang ada, kalau bisa sekali-sekali disuruh sidak,” katanya.

Menurut Roi, pengawasan langsung sangat penting agar hak anak-anak di daerah terpencil untuk memperoleh pendidikan yang layak tidak terabaikan.

Selain persoalan pendidikan, Roi juga menegaskan pentingnya kedisiplinan ASN dalam mengikuti apel gabungan. Ia meminta penerapan aturan kehadiran dilakukan secara adil, baik terhadap staf maupun pimpinan OPD.

Roi juga mengingatkan seluruh pimpinan OPD agar segera menindaklanjuti temuan BPK, termasuk kewajiban pengembalian yang menjadi tanggung jawab pihak terkait.

Ia meminta penyelesaian temuan tidak menunggu hingga mendekati batas waktu.

“Menutup amanatnya, Roi mengingatkan seluruh ASN bahwa mereka merupakan pelayan masyarakat yang memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik.

Terutama sektor pendidikan, pemerintah tidak boleh membiarkan anak-anak di wilayah terpencil menjadi korban lemahnya pengawasan, ketidakhadiran guru, maupun buruknya disiplin aparatur.

Penulis : TJ

Editor   : Tim editor